File talk:TDKGM 01.139 (9) Koleksi dari Perpustakaan Museum Tamansiswa Dewantara Kirti Griya.pdf

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to navigation Jump to search

Translation[edit]

Bahasa Indonesia

Rancangan selebaran kepada Ketua Pemerintah Daerah

- - - - - -

Seperti telah Anda ketahui, ordonansi tanggal 3 November 1880 (Stbl. 201) dan tanggal 28 Maret 1923 (Stbl. 136), di mana pengawasan terhadap sekolah swasta diatur, diganti dengan “ordonansi pengawasan pendidikan swasta” (Stbl. 1932 No. 494), yang mana mula berlaku pada tanggal 1 Oktober yang lalu (Stbl. 495).

Di mana sebelumnya untuk sekolah swasta berlaku peraturan umum, sehingga semua orang bebas memberikan pendidikan dengan syarat memberi tahu Kepala Pemerintahan Daerah, dan pada pendidikan oleh Orang Eropa kepada Orang Non-Eropa hanya diperlukan izin, maka sekarang dengan adanya ordonansi baru, tidak boleh ada orang yang memberikan pendidikan tanpa mendapatkan izin dari Kepala pemerintahan Daerah (pasal 1). Kecuali tergantung pada faktor politik-kepolisian, sebagai akibat dari ordonansi Staatsblad 1923 No. 136 kewenangan pendidikan dapat ditarik, maka sekarang ini juga boleh ditolak berdasarkan penilaian, yang telah dibuat oleh para ahli pendidikan mengenai kapasitas peminta. Pada ordonansi pemerintahan telah ditentukan bahwa ………………………………., di mana para pegawai negeri dibebani dengan pemberian saran ini.

Selama

= 2 =

Sejauh mana diperlukan untuk ditekankan, bahwa tujuan sistem peraturan sekarang ini, mengenai perizinan pendidikan, juga bisa dicapai dengan pencantuman unsur baru (siapa yang bisa diakui sebagai seorang guru) pada sistem peraturan yang lama (yaitu pemberitahuan), dan bahwa hanya diberikan preferensi kepada sistem perizinan demi azas efisiensi. Di sini juga tampak seperti pada sistem peraturan yang lama, bahwa juga pada sistem baru ini prinsip kebebasan berkeyakinan – tentu saja dalam batas kepandaian dan ketertiban umum, bertalian dengan pemberian pendidikan tidak bersangkut paut.

Ordonansi baru ini tidak saja memberikan Kepala Pemerintahan Daerah kewenangan untuk menolak permohonan izin (pasal 6) atau menarik kembali izin yang telah diberikan (pasal 7), namun juga memungkinannya mengambil tindakan-tindakan terhadap sekolah-kolah seperti demikian.

Untuk mendirikan sekolah tidak diperlukan izin, di mana menurut pasal 10 hanya diperlukan pemberitahuan saja kepada Kepala Pemerintahan Daerah; namun orang terakhir ini juga berwenang untuk memerintahkan penutupan suatu sekolah demi kepentingan ketertiban umum, kesehatan umum atau keamanan, atau pendidikan (pasal 14).

Lalu ordonansi ini juga mengakhiri penyalahgunaan, dari nama sekolah. Untuk menghalangi adanya sekolah suasta berkualitas rendah menghiasi dirinya dengan

= 3 =
nama yang umum digunakan di Gubernemen, di mana penipuan daripada sifat pendidikan yang diberikan muncul, maka peraturan dirancang (pasal 12_, bahwa pada pemberian nama yang lazim pada Gubernemen hanya boleh digunakan dengan izin dari Direktur Dinas Pendidikan dan Agama. Gubernur Jendral akan memohon Anda untuk secara saksama mempraktikkannya dengan teguh dan jadi juga mengurusi bahwa sekolah swasta mulai saat ini tidak boleh menggunakan tulisan-tulisan, yang sama dengan atau hampir mirip dengan penamaan yang biasa digunakan oleh Gubernemen. Hal ini juga menyangkut gelar seperti “Hollandsch-Inlandsche school” (Sekolah Pribumi Belanda) atau „Hollandsch-Chineesche school“ (Sekolah Tionghoa Belanda), yang sering dipakai oleh lembaga pendidikan, yang sama sekali tidak sama levelnya dengan H.I.S. atau H.C.S. umum.

Tentu saja penggunaan singkatan H.I.S. tidak boleh dilaksanakan dengan maksud untuk mengelabui, bahwa singkatan ini adalah singkatan dari “Hollandsch-Indische school” (Sekolah Hindia Belanda) atau “Hollandsch-Indonesische school” (Sekolah Indonesia Belanda).

Mengenai para pegawai pendidikan yang sudah bekerja, ditentukan bahwa mereka dalam waktu enam bulan setelah ordonansi ini berlaku permintaan perizinan sudah harus dilakukan; selama pemohonan ini belum didiputuskan, pendidikan bisa tetap berjalan (pasal 19). Sebuah model permohonan izin akan dikirimkan kepada Anda dalam waktu dekat.

Mengenai sifat umum dari ordonansi pengawasan ini, Gubernur Jendral menginginkan = 4 =

supaya ini menjadi perhatian Anda. Sama sekali bukan maksudnya dengan ada ordonansi ini untuk mempersulit sekolah tak bersubsidi atau menghilangkan bentuk pendidikan seperti ini; hal ini dalam situasi waktu sekarang sangat tidak diinginkan, karena Gubernemen dipaksa, secara sementara untuk menghentikan perluasan pendidikan sekolah sebagai akibat dari situasi keuangan. Maksud dari ordonansi baru ini hanya untuk membabad habis “tumbuhan liar”, menanggulangi ekses. Kecuali kepada orang-orang, yang bisa dianggap secara rasional bahwa mereka dengan pendidikan mereka akan menjadi bahaya terhadap ketertiban dan tetentraman umum, maka sebuah izin yang telah dikeluarkan bisa ditarik lagi dengan alasan yang sama, di mana dahulu di bawah berfungsinya Staatsblad 1923 No. 136, kewenangan pendidikan bisa diambil, maka sekarang juga mungkin dari segi pedagogi menolak unsur-unsur tak pantas dengan penolakan atau penarikan kembali izin.

Sifat daripada ordonansi baru ini memang lebih negatif daripada positif, peraturan ini sama sekali tidak bermaksud untuk menuntut persyaratan tinggi terhadap pendidikan tanpa subsidi, ataupun untuk mengimplementasikan peningkatan taraf pendidikan; tujuannya hanyalah satu: membuka kemungkinan untuk bertindak dalam beberapa kasus, di mana mínimum yang diperbolehkan tidak dicapai.

= 5 =
Di sisi lain terhadap para pegawai tidak boleh dituntut persyaratan terlalu tinggi, gedung-gedung tidak boleh dinilai sesuai norma yang berlaku pada Gubernemen. Sedangkan mengenai penilaian tindakan politik pemohon atau pemegang izin, harus dituntut perhatian untuk membedakan antara nasionalisme kebudayaan dan politik, tetapi juga keinginan yang telah diungkapkan pemerintah bahwa keikutsertaan kepada kehidupan negara dan masyarakat daerah-daerah ini tidak boleh menjadi halangan, kecuali dan sejah mana kepentingan dalam penterapan ketenteraman dan ketertiban umum terganggu. Dengan ini dilanjuti, bahwa sebuah penilaian harus terjadi semedikian rupa dengan halus dan bijaksana serta sesuai ukuran.

Dalam penilaian gedung-gedung dan perabotan isinya termasuk sarana pembelajaran, diinginkan bahwa pada sekolah-sekolah pribumi, tarafnya tidak perlu sesuai dengan estándar Barat. Jika peralatannya cukup cukup dan higienis, maka semuanya bisa dilaksanakan dalam gaya Pribumi, dan diadaptasi sesuai prinsip dasar pendidikan ataupun kalangan dari mana para murid berasal. Dari yang berada di atas ini , maka harus disimpulkan bahwa izin yang diberikan kepada para petugas pendidikan bukan pernyataan kecocokan atau kewenangan, yang bisa mengambil alih tempat ijazah. Pemberian izin ini (yang selamanya bisa ditarik lagi) tidak berarti, = 6 =
bahwa Kepala Pemerintah Daerah yang bersangkutan menemukan guru yang cocok, tetapi hanya tidak bisa menemukan alasan yang cukup untuk melarang pemberian pendidikan terhadapnya. Keputusan di mana izin diberikan, secara wujud tidak boleh mirip dengan ijazah; ini tidak lebih dari sebuah pernyataan, bahwa Kepala Pemerintah Daerah tidak berkeberatan, bahwa sang pemohon mengajar di tempat yang disebut, di dalam mata pelajaran yang telah dimohon olehnya.

Juga berikut daripada akibat tujuan ordonansi baru yang telah digambarkan, pada kasus-kasus di mana keadaan minimum yang diperkenankan tidak tercapai, maka harus bicara dulu dengan yang bersangkutan sebelum sebuah sekolah diputuskan untuk ditutup sesuai pasal 14.

Kalau kemudian sebuah gedung dinyatakan tidak layak, maka akan dicoba dahulu apakah kepala sekolah bisa memperbaikinya; hanya kalau ini tidak dilaksanakan, maka bisa diputuskan untuk menutupnya. Tentu saja kepala Pemerintahan Daerah memegang penuh kewenangan dalam kepentingan ketertiban umum untuk mengambil segala tindakan yang perlu. kalau perlu secara langsung.

Mengenai wilayah pengaruh ordonansi pengawasan, maka selanjutnya ini perlu diperhatikan. Menurut pasal 1, ordonnansi ini tidak berlaku bagi sekolah umum atau sekolah yang ikut disubsidi dari keuangan umum. Selain itu juga tidak berlaku untuk

= 7 =

sekolah non-subsidi, di mana oleh orang-orang Eropa diberikan pendidikan kepada orang-orang Eropa, dengan syarat pada bentuk pendidikan ini aturan pasal 26 – 30 daripada aturan pedidikan Eropa tetap berlaku.; untuk pendidikan pada butir terakhir ini, kepemelikian sebuah akta (sertifikat) diperlukan sehingga izin dari Kepala Pemerintahan Daerah tidak diperlukan.

Sesuai pasal 2, ordonansi ini juga tidak mencakup pendidikan di rumah dan pendidikan agama. Orang-orang yang hanya memberikan pendidikan agama, tetap tunduk terhadap aturan yang berlaku untuk pendidikan ini ; jika mereka mengajar dalam satu atau lebih mata pelajaran sekulah, maka mereka perlu izin untuk itu karena ordonansi pengawasan ini. Harus ditekankan bahwa orang-orang yang beraktivitas mengajarkan pendidikan agama, termasuk mata pelajaran yang bisa dianggap sebagai persiapan agama dan termasuk itu dan diperlukan untuk mengikuti pendidikan agama sampai berhasil (maksudnya membaca, menulis dan menghitung) walaupun begitu sebelum pendidikan secara penuh harus mentaatinya, di mana ditetapkan sebagai pendidikan luar biasa untuk itu.

Meskipun kemungkinan hal ini tidak perlu dikatakan lagi, ordonansi yang baru ini juga mencakup pendidikan menengah dan pendidikan kejuruan dalam pengertian luas.

=8=

Yang terakhir ini hanya untuk mata pelajaran, yang cenderung juka diajarkan di sekolah-sekolah.

Untuk mereka, yang hanya menginginkan untuk memberi pendidikan kepada orang dewasa, maka karena adanya ordonansi baru akan memerlukan izin, namun saran inspektur tidak diperlukan sehingga di sini hanya kepentingan ketertiban dan ketenteraman umum bisa mengakibatkan penolakan atau penarikan sebuah izin. Peraturan ini dibuat atas alasan, bahwa para dewasa sanggup menilai sendiri, apakah isi dari pendidikan yang mereka ikuti itu cukup berbobot.

Sudut pandang, yang diambil oleh Pemerintah mengenai pertanyaan, apalah ordonansi baru ini juga harus berlaku untuk daerah-daerah otonom (daerah yang memerintah sendiri), tidak berbeda dari itu, yang telah diumumkan pada surat edaran rahasia dari Sekretaris Pertama Gubernemen pada tanggal 16 Agustus 1923 no. 336x/Rahasia. Ini merupakan keinginan daripada Wali Negara, bahwa di satu sini daerah-daerah otonom, perwujudan undang-undang peraturan yang mirip dengan ordonansi pengawasan ini sebanyak mungkin harus diusahakan, namun disisi lain harus dijaga, supaya aturan otonomi akan itu akan melampaui peraturan yang disebutkan di atas lebih jauh. Pendidikan swasta non-subsidi sehingga tidak boleh dibatasi lebih kuat di daerah otonom daripada di daerah yang dipimpin secara langsung.

Mengenai aturan Pemerintah dari tanggal ……… bisa dikomentari, bahwa pengawasan secara umum

=9=

pada pelaksanaan ordonansi ini dibebani oleh pegawai negeri Pemerintah Dalam Negeri, pegawai negeri yang menginspeksi dari Dinas Pendidikan, dan pegawai Negeri dari Dinas Urusan Tionghoa. Peraturan lebih lanjut dari cara, di mana ketiga kategori otoritas ini bisa bekerja sama, Gubernur Jendral yakin, bahwa kerjasama ini di dalam praktik akan terlaksana secara lancar, seperti terjadi di bawah berfungsinya G.B. tanggal 21 Juli 1923 No. 1X (Staatsblad 374).

Dengan pemberitahuan berita yang ada di atas ini dengan permohonan supaya para pegawai negeri Pemerintahan Dalam Negeri akan melaksanakannya, maka saya mendapatkan kehormatan untuk melaksanakan tugas yang telah diberikan oleh Gubernur Jendral dengan rasa terhormat.